DELISERDANG - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara H. Wagirin Arman, S.Sos melaksanakan kegiatan Reses III Tahun Sidang I 2024-2025 pada tanggal 18 sampai dengan 27 Juni 2025. Acara dilaksanakan di Dusun III, Jl. Balai Desa No. 20, Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deliserdang.
Kegiatan reses ini turut dihadiri oleh DPP FKPPJN (Forum Komunikasi Putra Putri Jawa Nusantara) yang diwakili oleh Mulyo, SE, didampingi Sekretaris Jenderal Bambang. Hadir pula Wendy selaku Ketua FKPPJN Kabupaten Deliserdang. Acara dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Bambang, dilanjutkan dengan sambutan dari DPP FKPPJN.
Dalam sambutannya, Mulyo, SE menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada H. Wagirin Arman. "Semoga Pak Wagirin diberikan kesehatan. Kita bangga dan salut atas prestasi Pak Wagirin yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara untuk yang ke-9 kalinya," ujar Mulyo.
H. Wagirin Arman dari Partai Golkar menyampaikan rasa syukurnya dapat bertemu langsung dengan masyarakat Sunggal Kanan. "Saya sangat bersyukur dapat bertemu dengan masyarakat Sunggal Kanan yang tidak bosan-bosannya mendukung saya menjadi anggota DPRD Sumatera Utara. Saya duduk di DPRD Deliserdang selama 5 periode dan di DPRD Sumatera Utara 4 periode. Marilah kita selalu menjaga silaturahmi," kata Wagirin.
Wagirin juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga sampai saat ini diberi kesempatan menjadi DPRD sudah 9 kali. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deliserdang atas dukungan yang konsisten.
Dalam kesempatan tersebut, Wagirin menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi generasi muda di Deliserdang yang dinilai sudah sangat memperihatinkan akibat seringnya terjadi tawuran antar kelompok.
"Harapan saya agar pihak keamanan dapat mengatasinya agar terciptanya kondisi yang kondusif bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Deliserdang," tutur Wagirin dalam sambutannya.
Kegiatan reses ini merupakan wujud komitmen anggota dewan untuk terus menjalin komunikasi dengan konstituen dan menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat provinsi.(Harry M).